DPRD Bandarlampung Sahkan Perda Transportasi

Bandarlampung, LE-plus.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung mengesahkan Perda tentang Penyelenggaraan Transportasi, dalam sidang paripurna DPRD yang dipimpin ketua Dewan Wiyadi, SP, MM, Senin (13/11/2017).

Sidang paripurna yang dihadiri sebanyak 40 anggota Dewan itu juga dihadiri Walikota Bandarlampung Herman HN, anggota Forkopimda dan pejabat kota.

Ketua Pansus Perda Penyelenggaraan Transportasi, Imam Santoso, SH dari Fraksi Gerindra dalam laporannya mengatakan, Perda Penyelenggaraan Transportasi ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang undang tersebut ditegaskan bahwa transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut, lanjut Imam Santoso, bidang transportasi mengatur tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang merupakan persyaratan dalam penyelenggaraaan angkutan umum yang berhak diperoleh oleh setiap pengguna jasa angkutan umum.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, tandasnya.

Untuk mewujudkan Pola Angkutan Umum dalam Kota Bandar Lampung yang cepat, murah, terjangkau, tertib, aman, nyaman, terkoordinasi, tepat waktu, efesien, mengutamakan aspek kemanusiaan, berbudaya, terintegrasi dan modern perlu dilakukan penataan dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, perlu didukung dengan sistem dan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, lanjut Imam Santoso.

Dijelaskannya, Perda ini telah dilakukan pembahasan baik di dalam internal Pansus maupun pembahasan bersama sama dengan Tim Pembahasan Pemerintah Kota Bandarlampung, Sat Lantas Polresta Kota Bandarlampung, Organda Kota Bandarlampung, Dinas Perhubungan. Karenanya, Pansus telah sepakat untuk memasukkan pasal yang mengatur tentang Perparkiran, Penderekan dan Penguncian Roda, serta Ketentuan Penyidikan.

“Dalam Raperda ini kata Ima, telah mengakomodir pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan angkutan berbasis online untuk melakukan uji kelayakan kendaraan serta pengaturan umur kendaraan. Umur kendaraan angkutan Umum non Bus maksimal 12 Tahun berdasarkan tahun pembuatan sedangkan umur kendaraan angkutan umum bus maksimal 15 Tahun berdasarkan tahun pembuatan,” tandas Imam Santoso.

Pansus  Penyelenggaraan Transportasi ini dibentuk melalui Keputusan DPRD Bandarlampung Nomor 15/Pim.DPRD.BL/2017, tanggal 12 September 2017 yang beranggotakan, Hi. Wiyadi, SP. MM (F-PDIP), H. Hamrin Sugandi, SE, MH (F-PAN), H. Nandang Hendrawan, S.E (F-PKS), dan Naldi Rinara S Rizal, SE, MM (Nasdem) sebagai koordinator. Sementara Ketua Pansus Imam Santoso, SH (F-Gerindra).

Selanjutnya, Wakil Ketua Sri Ninggsih Djamsari (F-PDIP), dan Anggota yaitu Hi. Albert Alam, S. Pd. M.Pd  (PPP), Hj. Wiwik Anggraeni, SH. (F-PDIP), Suheli (F-PDIP), Julius Gultom, SE (F-PDIP), Heriyadi Payacoen(F-PAN), H. Abdul Malik, B.Sc.(F-PAN), Syarif Hidayat, ST. (F-PKS), H. Taufik Rahman, S.Ag (PKB), Budi Kurniawan, S.Sos. (Nasdem), Nani mayasari (Nasdem), M. Yusuf Erdiansyah Putra, S.Kom (Hanura), Yuhadi, S.Hi. (F-Golkar), Supriyanto Malik, SH. (F-Gerindra), Pebriani Piska, SP, MH (F-Demokrat), Hendra Mukri, S.Sos. (F-Demokrat), H. Musabakah, A.Md. (PPP) dan Hj. Nettylia Syukri, SE, MM (Sekretaris Bukan Anggota).(LE-jam)

Beri rating artikel ini!
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan